News

Post updates on the status of your app

Merasa Jenuh dengan Pekerjaan di Kantor? Lakukan 6 Hal Ini

Merasa jenuh menghadapi rutinitas pekerjaan di kantor menjadi sesuatu hal yang sangat wajar dirasakan oleh setiap karyawan. Hanya saja, jika rasa jenuh tersebut berlarut-larut dan dibiarkan begitu saja, akan berdampak besar terhadap penurunan produktivitas kerja. Lalu hal apa yang bisa dilakukan agar tetap semangat menyelesaikan pekerjaan di kantor?

Dilansir dari TheEveryGirl, ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat Anda sudah mulai merasa jenuh dan bahkan mulai membenci pekerjaan yang saat ini sedang ditekuni. Caranya?

Cari Rekan Kerja yang Menyenangkan

Saat menghadapi situasi yang membosankan dengan pekerjaan, bukan berarti tidak menyukai rekan satu profesi dengan Anda. Cobalah untuk bersantai sejenak dengan makan siang bersama rekan kerja yang dapat menghibur dan menyenangkan. Hal ini setidaknya akan membuat rasa jenuh Anda sedikit berkurang.

Meminta Proyek Baru

Salah satu alasan seseorang mulai membenci sebuah pekerjaan adalah ketika mereka sudah merasa bosan terhadap pekerjaan tersebut. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk menemui atasan dan meminta proyek baru untuk memperluas pengalaman dan keahlian Anda.

Pekerjaan Sambilan

Jika Anda terjebak pada sebuah pekerjaan yang membosankan, Anda bisa mencari pekerjaan sambilan di luar pekerjaan yang tengah dijalani. Carilah pekerjaan yang sesuai dengan hobi sehingga membuat Anda lebih bersemangat.

Daftar Baru

Saat mulai merasa bosan dan tidak memiliki pilihan lain untuk berpindah pekerjaan, cobalah untuk menuliskan beberapa tujuan yang ingin Anda capai dalam beberapa waktu yang akan datang. Hal ini berfungsi sebagai motivasi agar Anda terus bertahan dengan pekerjaan tersebut.

Selalu Bersikap Positif

Mungkin akan terdengar sedikit klise, namun cobalah untuk selalu berpikiran positif dan terbuka. Karena jika Anda terus-terusan menggerutu tentang pekerjaan tersebut tidak akan memberikan solusi atau bantuan.

 Kerja Keras

Bagi Anda yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaan yang saat ini ditekuni, tetaplah berusaha untuk profesional karena reputasi Anda sangat berpengaruh terhadap pekerjaan di masa yang akan datang.

Sumber : Liputan6SCTV

Kebijakan Amerika Serikat Mengakibatkan Rupiah Semakin Tertekan

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, tekanan utama terhadap rupiah berasal dari kebijakan moneter AS, yaitu The Federal Reserve yang disebut-sebut akan mengerek suku bunga acuannya (Fed Fund Rate/FFR).

Bank Indonesia (BI) menyebut nilai tukar (kurs) rupiah tertekan sejak awal bulan ini karena berbagai kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan di tengah hari ini saja, Rabu (21/2), rupiah berada pada posisi Rp13.605 per dolar AS atau meningkat dibandingkan pembukaan Rp13.560 per dolar AS.

Tak cuma itu, kebijakan fiskal AS, seperti pemangkasan pajak korporasi dan individu yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump juga menjadi daya tarik masuknya uang ke Negeri Paman Sam tersebut.

“Dugaan lain, pertumbuhan ekonomi Amerika lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya, yaitu dari 2,3 persen menjadi 2,6 persen. Jadi, kenaikan ini juga membuat daya tarik bagi ekonomi Amerika,” ujarnya usai memberi kuliah umum di Perbanas Institute, Rabu (21/2).

Kendati demikian, ia menilai, pergerakan kurs rupiah belum terlalu terpuruk. Catatan BI, rupiah berada di posisi Rp13.548 per dolar AS pada akhir Desember 2017. Lalu, sempat menyentuh Rp13.413 per dolar AS pada akhir bulan lalu.

“Sepanjang tahun 2017, rupiah hanya melemah 0,71 persen. Bahkan, di bulan Januari terjadi penguatan rupiah sampai di atas satu persen apresiasi. Meski memang, sejak Februari ada tekanan,” katanya.
Namun demikian, ia meyakini, kondisi makro ekonomi dan sistem keuangan Indonesia yang cukup stabil akan menjaga pergerakan kurs rupiah pada rentang yang baik. Pun demikian, ia mengaku tak punya target khusus bagi kurs rupiah.

Salah satu cerminan ekonomi yang cukup stabil, terlihat pada laju inflasi sebesar 3,25 persen secara tahunan pada Januari 2018. Angka ini masih di rentang target sebesar 3,5 persen plus minus satu persen untuk tahun ini.

“Saya lihat Indonesia itu makro ekonominya terjaga. Kalau indikator ekonomi terjaga, kami yakin dampaknya bisa diatasi oleh Indonesia,” pungkasnya.

Sumber : cnnindonesia.com

Meneropong Awan Mendung Industri Ritel

Awan mendung masih menyelimuti sektor ritel di Indonesia pada awal tahun ini. Beberapa gerai ritel produk busana dan alas kaki impor memutuskan untuk menutup gerainya di pusat perbelanjaan domestik, diantaranya Clarks, Dorothy Perkins, dan New Look.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk pakaian jadi memang terus melambat hingga rata rata tumbuh 3,05 persen sepanjang tahun 2017. Angka ini terbilang rendah jika dibandingkan pengeluaran konsumsi secara total yang masih bisa tumbuh 4,95 persen. Hal itu didahului dengan penjualan diskon besar-besaran untuk menghabiskan stok sebelum pemilik menutup gerainya.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira tak heran pemilik lisensi impor memutuskan untuk tak lagi membuka gerai produk tersebut di Indonesia. Hal itu tak lepas dari belum pulihnya permintaan di dalam negeri.

“Artinya, masyarakat secara umum mengurangi belanja fashion,” ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/2) kemarin.

Menurut Bhima, turunnya porsi belanja masyarakat disebabkan oleh kelas menengah atas yang lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank, terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh diatas kredit bank. Tak hanya itu, menurut Bhima, kelas menengah atas mengerem belanja di sektor pakaian juga disebabkan oleh petugas pajak yang bisa mengintip transaksi kartu kredit penggunanya.

Dan pada Desember 2017, Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 8,3 persen secara tahunan. Sementara, kredit perbankan periode yang sama tumbuh 8,2 persen.

“Kalau di 2017 diperkirakan total transaksi e-commerce sebesar Rp87,7 triliun maka nilai penjualan pakaian jadi adalah Rp40,1 triliun per tahunnya,” jelasnya.

Selain itu, tren peralihan sistem penjualan dari secara langsung (offline) ke eletronik (e-commerce) juga perlu dicermati. Terlebih sekitar 45,8 persen penjualan barang yang dibeli melalui platform e-commece merupakan penjualan produk pakaian, meskipun nilai transaksinya ditaksir hanya berkisar satu persen dari total penjualan ritel nasional.

“Kemunculan merek-merek personal contohnya untuk busana muslim sebenarnya peluang bagus. Asalkan konsepnya pakai e-commerce bukan untuk fisik,” ujarnya.

Di sisi lain, ditutupnya gerai pakaian impor di pusat perbelanjaan bisa menjadi kesempatan bagi produk lokal untuk merebut pangsa pasar. Pasalnya, munculnya merek-merek personal baru yang ramai di media sosial juga berperan dalam menggerus pasar pakaian impor.

 

Pemerintah, lanjut Bhima, juga perlu menyiapkan alih profesi bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, bagi perusahaan ritel yang tutup, Pemerintah perlu membantu pengurusan sengketa kerja agar pesangon bisa cepat dibayar oleh perusahaan. Untuk menahan tren perlambatan sektor ritel, lanjut Bhima, Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan konsumen dengan mengkaji ulang seluruh kebijakan perpajakan.

Kemudian, pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi sektor offline dan online. Misalnya, masuknya platform ritel offline dari Amazon dengan Amazon Go pada tahun lalu menjadi bukti bahwa kerja sama akan menguntungkan pelaku ritel konvensional juga.

“Jangan karena mengejar target pajak yang naik 20 persen lalu sektor ritel jadi korban,” ujarnya.

“Tahun lalu, pengeluaran konsumsi untuk restoran dan hotel pertumbuhannya naik hingga 5,3 persen,” Imnya.

Sementara, pusat perbelanjaan harus merenovasi konsep secara total terutama bagi pusat perbelanjaan yang lama. Bagi pusat perbelanjaan yang sebelumnya fokus di ritel fashion jika ingin bertahan perlu beradaptasi dengan mengubah diri menjadi tempat kuliner.

 

Pengusaha berani  ambil risiko:

Tahun lalu, menurut Tutum, industri ritel memang masih relatif stagnan karena belum pulihnya permintaan masyarakat. Sementara, pembayaran sewa gerai di pusat perbelanjaan harus dibayar tak peduli laku atau tidaknya barang yang dijual.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengingatkan keputusan penutupan gerai bukan merupakan keputusan yang mendadak. Biasanya, keputusan untuk ekspansi maupun menutup gerai telah dipikirkan enam bulan sebelumnya setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi perekonomian selama beberapa periode. Tak ayal, pemilik akan mencari cara untuk menekan biaya, salah satunya dengan keluar dari pusat perbelanjaan.

“Penutupan gerai merupakan upaya pemilik untuk efisiensi biaya,” ujarnya.

Setelah menutup gerai, pemilik bisa mengalihkan penjualan dengan sistem menitipkan di toko ritel besar atau menjualnya secara daring. Dengan demikian, produk masih bisa beredar di pasar.

 

Menurut Tutum, tren penutupan gerai masih bisa berlanjut hingga akhir tahun kecuali ada angin segar berhembus kencang di perekonomian. Gelaran pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak tahun ini bagi Tutum hanya sebagai pemanis dan belum cukup kuat untuk mengembalikan kejayaan sektor ritel.

Aprindo sendiri berharap sektor ritel bisa tumbuh setidaknya 9 persen tahun ini, membaik dari tahun lalu yang hanya tumbuh di kisaran 7,5 persen. Hal itu seperti diungkap Ketua Umum Aprindo Roy Mandey dalam wawancara terpisah beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Indonesia Stefanus Ridwan menilai penutupan suatu gerai di pusat perbelanjaan merupakan hal yang biasa.

Menurut Stefanus, jika gerai ingin bertahan di tengah ketatnya persaingan, produk yang dijual harus menarik, bergengsi, dan lekat di hati konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak merasa sayang mengeluarkan uangnya.

“Kalau tidak bisa membuat produknya menjadi hits. ya akan ketinggalan,” jelasnya.

“Kalau gerai tidak laku percuma kami pertahankan, mendingan kami mencari gerai yang bisa menarik orang untuk datang,” sambungnya.

Stefanus tidak terlalu khawatir penutupan beberapa gerai produk ritel fashion impor akan menekan penerimaan pusat perbelanjaan. Pasalnya, jika satu gerai produk ditutup, permintaan dari produk ritel lain untuk mengisi gerai yang ditutup tersebut masih ada. Misalnya gerai untuk produk-produk yang laris dijual melalui platform media sosial.

 

Selain itu, seperti yang disebutkan Bhima di atas, pengelola pusat perbelanjaan juga telah menangkap tren peralihan pola konsumsi masyarakat. Karenanya, pusat perbelanjaan kini banyak yang berbenah dengan memperbanyak gerai di sektor kuliner dan hiburan, serta mengadakan acara-acara yang bisa menarik pengunjung. Pemerintah terus mencermati perkembangan sektor ritel, terutama dampaknya ke pasar tenaga kerja.

 

 

Pertumbuhan KPR Menanjak, Kredit Real Estate Anjlok

Pertumbuhan KPR tersebut lebih tinggi dibanding 2016 lalu yang hanya tercatat sebesar 8,1 persen (yoy /year on year). Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR dan KPA) mencapai Rp410 triliun pada sepanjang tahun lalu. Penyaluran tersebut 11,4 persen dibanding tahun sebelumnya (yoy).

Perlambatan kredit properti terutama terjadi pada kredit real estate dan konstruksi. Tahun lalu, kredit real estate hanya tumbuh 6,4 persen (yoy) menjadi Rp139 triliun, melambat signifikan dibanding 2016 yang mencapai 22,2 persen (yoy). Sementara itu, kredit konstruksi tumbuh 20 persen (yoy) menjadi Rp257,2 triliun, melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 24,2 persen (yoy). Berdasarkan data uang beredar BI, penyaluran kredit properti secara keseluruhan tumbuh melambat dari 15 persen (yoy) pada 2016 menjadi 13 persen (yoy) di tahun lalu. Adapun hingga tahun lalu, penyaluran kredit properti mencapai Rp806,5 triliun.

Kenaikan pertumbuhan kredit terutama terjadi pada kredit modal kerja dari 7,3 persen (yoy) menjadi 8,3 persen (yoy) dengan total penyaluran Rp2.212,7 triliun. Pertumbuhan kredit investasi naik dari 4,6 persen (yoy) menjadi 4,8 persen (yoy) dengan penyaluran kredit sebesar Rp1.168,9 triliun. Pada tahun lalu, BI juga mencatat penyaluran kredit secara keseluruhan tumbuh 8,2 persen (yoy), meningkat dibanding 2016 yang tumbuh 7,6 persen (yoy). Adapun total penyaluran kedit di akhir tahun lalu tercatat sebesar Rp4.763 triliun. Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi naik dari 10,2 persen (yoy) menjadi 10,9 persen (yoy), dengan total penyaluran mencapai Rp1.386 triliun.

 

Sumber: cnnindonesia.com

Kadin Sebut Pengusaha Siap Garap Listrik Energi Terbarukan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pelaku usaha masih berminat untuk mengerjakan proyek listrik energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Bahkan, pelaku usaha disebut bersedia masuk meskipun hanya mendapatkan untung tipis. Subagai Kadin Bidang Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Kadin Arya Witoelar, Ia mengungkapkan, pada dasarnya proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan membutuhkan kejelasan siapa yang akan membeli produksi listrik yang dihasilkan. Dengan demikian, investasi perusahaan bisa dikembalikan dan lembaga keuangan atau perbankan juga bersedia membantu pembiayaan.

Namun, jika pembangkit listrik di luar jaringan PLN (off-grid), maka perlu ada model bisnis yang memberikan kejelasan siapa yang akan membeli produksi listrik yang dihasilkan. Misalnya, jika masyarakat yang akan membeli maka perlu ada upaya mitigasi risiko pembayaran tidak berlanjut. Padahal, penduduk daerah terpencil biasanya memiliki penghasilan terbatas karena keterbatasan aktivitas ekonomi. Akibatnya, proyek EBT menjadi terbengkalai.

Sementara, jika PT PLN (Persero) serius membeli produksi listrik energi baru terbarukan, maka Arya menilai pelaku usaha mendapatkan jaminan listrik akan terjual. Namun, Arya masih mempertanyakan keseriusan PLN untuk masuk ke sektor EBT. Namun di sisi lain, pemerintah melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan dalam rangka mencapai targetnya di dalam bauran energi mencapai 23 persen pada tahun 2025.

Arya pun menambahkan, “Misalkan, sejumlah uang jika diinvestasikan di tempat lain mendapatkan keuntungan normal tetapi jika diinvestasikan di proyek energi baru terbarukan di Pulau Sumba untungnya sedikit sekali atau hampir nggak ada untung. Selama tidak rugi, ada saja pelaku usaha yang berinvestasi ke sana,” ujar Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Kadin Arya Witoelar di Jakarta, Rabu (24/11).

Dan berdasarkan data tahun 2015 yang ada, lebih dari 2.500 desa terpencil masih memerlukan akses listrik yang belum bisa dipenuhi oleh PLN. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Bappenas, Rachmat Mardiana mengungkapkan untuk mencapai itu pemerintah masih memerlukan keterlibatan swasta untuk masuk ke proyek kelistrikan di daerah terpencil.

Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung pemanfaatan EBT baik melalui Dana Alokasi Khusus, alokasi anggaran Kementerian ESDM, hingga Dana Desa. Rachmat Mardiana juga mengungkapkan, “Itu yang menjadi PR dari pemerintah bagaimana itu dilistriki sehingga mekanisme pendanaan pelaksanaan mungkin PPP [Public Private Partnership] juga dimungkinkan untuk memfasilitasi penerangan desa yang belum dilistriki tadi,” begitu ujarnya.

Program ini merupakan kombinasi dua program utama Hivos di bidang energi terbarukan yaitu Program Biogas Rumah (Biru) dan Program Sumba Iconic Island. Namu sayangnya, keberlanjutan operasional pembangkit listrik energi baru terbarukan masih menjadi kendala akibat terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan. Untuk itu, perlu ada suatu lembaga yang menjamin keberlanjutan proyek EBT di desa, bisa berupa koperasi maupun badan usaha milik desa yang bisa melibatkan peran swasta.

Organisasi pembangunan internasional, Hivos, dibantu oleh pendanaan hibah dari program Millenium Challenge Account- Indonesia (MCA-I) dan berbagai mitra telah mengimplementasikan Program Terang, proyek yang bertujuan mendukung peningkatan akses EBT di daerah terpencil. Sedangkan dalam program Sumba Iconic Island, Hivos membantu menciptakan ekosistem pemanfaatn EBT secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung pengembangan dan aktivitas ekonomi penduduk Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. berhasil menyediakan akses listrik bagi 26 kabupaten di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan

Program Biru juga merupakan program pengembangan sektor biogas berbasis semi pasar yang dilakukan sejak 2009. Melalui program ini pengembangan sektor biogas dapat berkelanjutan dan mandiri. Program Coordinator Hivos Robert de Groot mengungkapkan, pada akhir 2017, program Terang sudah. Melalui proyek ini, sebanyak 25 sekolah memiliki sumber listrik dari energi terbarukan, 60,68 KW tenaga listrik dihasilkan dari PV Solar, dan rasio elektrifikasi di Pulau Ikonik Sumba di NTT meningkat dari 24,5 persen pada tahun 2010 menjadi 42,67 persen di 2017.

Pendapatan yang diperoleh masyarakat sebagian kecilnya bisa disisihkan untuk membayar operasional pembangkit listrik. Jika ekosistem telah terbangun, keberlanjutan sektor EBT di daerah terpencil bisa lebih terjamin. Kondisi ini dengan sendirinya bisa mengundang investor swasta untuk masuk dan lebih banyak terlibat di dalamnya.

Selain itu, pendekatan kepada masyarakat juga mengusung semangat perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Misalnya, dengan listrik, masyarakat Sumba bisa memanfaatkan lentera untuk kegiatan ekonomi produktif di malam hari seperti mengupas kemiri, menenun, menganyam, pengemasan hasil kebun, bengkel, pembuatan kue, dan menjahit. Untuk menjaga keberlangsungannya, sejak masa perencanaan instalasi proyek, pihaknya telah mengajak keterlibatan masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki pembangkit listrik EBT yang ada di wilayahnya.

Rian Johnson, Menulis Naskah “Star Wars: The Last Jedi” Dari MacBook Antisosial

Penulis naskah sekaligus sutradara film Star Wars  The Last Jedi, Rian Johnson mempercayakan MacBook Air besutan Apple sebagai perangkat sekaligus satu-satunya teman saat ia menulis naskah. Seluruh naskah film tersebut ditulis dari laptop Apple tersebut.

MacBook Air milik ini Rian bisa disebut laptop yang anti-sosial dan introvert karena ia tidak berkomunikasi dengan sesama laptop atau gadget lainnya di internet. Dan menurut Rian, langkah ini dilakukan agar naskah yang sudah susah payah dibuatnya tidak dicuri orang. Karena  belakangan ini, pencurian data rentan terjadi ketika perangkat terhubung oleh internet.

MacBook Air milik Ryan sekaligus menjadi “brankas” tempatnya menyembunyikan skenario Film fenomenal tersebut. Bahkan Rian berkisah bahwa proses penulisan naskah film tersebut berlangsung sangat panjang. Dan bahkan saat menulis, ia menerapkan “air-grapped”, julukan sebuah komputer yang tidak pernah terhubung dengan internet, untuk MacBook-nya.

“Saya selalu membawa MacBook Air saya kemanapun saya pergi dan hanya mengeluarkannya ketika akan mengerjakan naskah. Saya menyimpannya di dalam Studio Pinewood,” ujar Rian.

Bahkan perilaku Rian yang overprotektif pada perangkat miliknya sempat membuat para produser cemas. Sebab jika membawa laptop kemanapun, risiko Rian meninggalkan laptopnya di tempat lain semakin besar.

“Saya rasa para produser takut kalau nanti saya meninggalkan MacBook Air saya di kedai kopi,” tambah Rian. Bahkan setelah penulisan naskah selesai, Rian mengaku masih ingin menggunakan perangkat MacBook Air miliknya untuk menulis naskah film lain

5 Gadget Terbaik Dan Paling Revolusioner di CES 2018

1. The Wall 4K TV

Deretan televisi cerdas terbaik yang dipamerkan di CES 2018 salah satunya adalah The Wall 4K TV besutan Samsung, yang merupakan salah satu televisi paling besar yang pernah ada. Televisi cerdas ini diklaim sebagai TV modular pertama di dunia karena layarnya bisa dirangkai untuk jadi layar sebesar apa yang Anda inginkan.

Penggunaan teknologi Micro LED juga membuat kualitas televisi ini jadi lebih baik: kecerahan, kontras, serta warna yang jauh lebih baik dari televisi standar.

2. LG 65-inch Rollable OLED TV

Bersaing dengan Samsung tentu LG, dengan produknya LG 65-inch rollable OLED TV yang mengusung desain portabel dan mudah disimpan. Sehingga, televisi ini adalah televisi masa depan yang bisa digulung dan terlihat seperti teknologi di film fiksi ilmiah.

3. DELL XPS 13

Keluaran laptop terbaik di CES 2018 tentu Dell XPS 13, yang merupakan laptop 13 inci dengan Windows 10 yang mengusung desain paling tipis, paling ringan, dan paling elegan. Laptop ini mengusung Intel Core 15 dan i7 Generasi ke 8. Tak lupa berbagai teknologi baru di laptop seperti USB-C dan fingerprint sensor di tombol powernya.

4. Sony Aibo

Ada beberapa robot yang mencuri perhatian di CES 2018 kali ini. Dimulai dari Sony Aibo yang berbentuk anjing imut, yang memiliki mata dari panel OLED yang punya ekspresi lebih baik, kontrol suara, pendeteksi gerakan, serta kecerdasan buatan yang langsung terkoneksi ke cloud.

5. FlodiMate Laundry Floding Robot

Diklaim sebagai robot meski tak berbentuk robot, namun ‘robot’ ini memiliki fungsi yang sangat kita butuhkan yakni melipat pakaian. FoldiMate laundry folding robot membuat kita sekedar memasukkan pakaian yang belum terlipat ke dalamnya dan ia akan melipat dan meletakkannya dengan rapi.

Ini Strategi Dirjen Pajak Setor Rp 1.423,9 Triliun ke APBN 2018

Penerimaan pajak sepanjang 2017 tercatat mencapai Rp 1.151,10 triliun atau 89,68 persen dari total target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Tahun depan, target penerimaan pajak dikerek menjadi Rp Rp 1.423,9 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari targetnya dalam APBN-P tahun 2017.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  Robert Pakpahan mengaku tidak mempunyai cara khusus dalam mengejar target pajak di tahun 2018. Dirinya mengaku masih akan melakukan cara yang sama seperti di tahun 2017.

“Kita lakukan cara lama seperti pelayanan perpajakan, memberikan kemudahan membayar dan memudahkan penyampaian laporan pajak seperti biasanya. Kami juga tetap melakukan penegakan hukum, semuanya itu rutin dan tetap akan dilakikan sesuai mandat,” kata Robert saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/1).

Kendati masih akan melakukan upaya yang sama seperti tahun sebelumnya, Robert berjanji akan tetap bekerja secara maksimal. Pihaknya akan meningkatkan kualitas setiap lini perpajakan.

“Di luar kegiatan rutin, reformasi perpajakan dengan menampung banyak inisiatif program dari semua pihak. Untuk meningkatkan kualitas perpajakan maka sudah pernah saya sampaikan, pilarnya ada 5 seperti perbaikan SDM, perbaikan organisasi dari kantor pajak pusat dan kanwil, perbaikan kinerja, perbaikan bisnis, perbaikan teknologi informasi dan perbaikan aturan,” jelas dia.

Perihal masalah teknologi, lanjut Robet, pihaknya akan meningkatkan kualitas sistem yang digunakan saat ini. Harapannya tentu akan mendorong peningkatan pelayanan kepada wajib pajak (WP) dan data-data perpajakan.

“Jadi dua langkah yang rutin akan kita kerjakan sebagaimana mestinya dan pilar lainnya adalah reformasi perpajakan seperti kerjasama dengan direktorat jenderal bea dan cukai (DJBC),” tandasnya.

Sumber: jawapos.com

Hacker makin ganas ditahun 2018, Badan Siber siap perkuat benteng

Serangan siber diprediksi bakal makin gencar di tahun ini seiring dengan memanasnya situasi politik jelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha mengingatkan bahwa situasi politik yang memanas dapat memicu hacker saling retas antarkubu. Belum lagi, ancaman ransomware dari luar seperti WannaCry yang mungkin saja kembali terjadi di 2018.

Data Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mencatat, dari Januari hingga November 2017 tercatat sebanyak 205.502.159 serangan siber terjadi di Indonesia. Angka ini melonjak dari tahun 2016 yang tercatat 135.672.948 serangan siber.

“2018 merupakan tahun berat untuk melawan ancaman siber dalam berbagai bentuk. Serangan siber di 2018 bakal lebih bervariasi, belum lagi maraknya hate speech karena kontestasi Pilkada di seluruh Tanah Air,” ujar Pratama saat dihubungi LIPUTAN6.com

Untuk itu, dia menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan status Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah tepat. “BSSN dengan segala wewenang dan fungsinya bisa menjalankan tugas untuk mengawal dan mengamankan wilayah siber Tanah Air,” imbuhnya

Seperti diketahui, pada Rabu, 3 Januari 2018, Presiden Jokowi meningkatkan status BSSN yang semula bertanggung jawab pada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menjadi langsung di bawah Presiden.

Mayor Jenderal Djoko Setiadi yang selama ini menjabat Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), resmi mengepalai BSSN–dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Djoko menjelaskan, fokus kerja BSSN di tahun politik yang dimulai dari 2018, yakni mengondisikan agar suasana di area siber betul-betul tenang dan aman. Dia berpesan pada hacker dan penyebar hoax agar menghentikan aksi mereka.

“Kami akan ingatkan kepada pelaku hoax untuk berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau memang nanti semakin menjadi-jadi, nanti ada aturan yang akan ditentukan,” tuturnya.

Lalu, apa langkah BSSN untuk mengantisipasi ancaman siber tersebut?

Djoko menyatakan, BSSN akan bersinergi dengan beberapa instansi yang juga memiliki satuan siber, antara lain adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN).

“Apabila sinergitas ini maksimal, saya yakin kemampuan kami akan hebat. Nanti koordinasi di BSSN. Kami akan berdayakan semua semaksimal mungkin. Ibarat sapu lidi kalau digabungkan akan sangat kuat,” katanya.

“Lembaga Sandi Negara sekitar satu tahun terakhir sudah bekerja di cyber space. Jadi ini bukan merupakan hal baru. Kami akan meningkatkan kemampuan sehingga betul-betul bisa menjangkau nasional,” kata Djoko.

BSSN merupakan lembaga teknis nonkementerian yang dibentuk pada 2017 berdasarkan Peraturan Presiden No 53 Tahun 2017, ditandatangani 19 Mei 2017. Sebelumnya, lembaga ini bertanggung jawab pada Menko Polhukam.

Namun untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber, pemerintah melakukan perubahan untuk menguatkan peran dan fungsi BSSN. Perubahan itu ada dalam Perpres No 133/2017, sehingga kini posisi BSSN berada langsung di bawah Presiden atau setingkat kementerian.

Presiden Jokowi menuturkan BSSN merupakan badan yang sangat penting dan diperlukan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya sangat cepat.

“Karena itu, diperlukan perubahan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN ke depannya,” kata Jokowi.

Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan secara efektif dan efisien. Nantinya, BSSN akan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Tugas tersebut juga diarahkan pada pembangunan lingkungan (ekosistem) siber Indonesia yang tahan dan aman. BSSN juga menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklarifikasi milik pemerintah atau negara.

Karena itu, BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintah, melainkan revitalisasi Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Melalui terbentuknya lembaga ini, BSSN akan melaksanakan seluruh tugas dan fungsi di bidang persandian termasuk seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan termasuk infrastruktur telekomunikasi.

Sementara Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza menuturkan, fungsi Direktorat Keamanan Informasi yang dialihkan atau dilebur ke BSSN akan disusun berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(PANRB).

“Sesuai dengan amanat Perpres 53/2017 tim ID-SIRTII dan ‘fungsi’ Direktorat Keamanan Informasi dialihkan atau dilebur ke BSSN. Struktur organisasinya akan disusun berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan ditetapkan oleh Kepala BSSN,” pungkasnya.

Sosok yang pas

Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha menilai Mayjen Djoko Setiadi merupakan sosok yang pas untuk pimpin BSSSN. Alasannya, ia memiliki pengalaman lama sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara yang membuatnya tak asing membangun lembaga negara yang bertanggung jawab soal wilayah siber Tanah Air.

“Sekarang tinggal bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, baik Lembaga Sandi Negara maupun Dirjen Aptika Kominfo mempunyai SDM yang mumpuni. Tidak perlu waktu lama untuk langsung melakukan aksi segera,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, BSSN diharapkan mampu mengoordinasikan lembaga negara lain yang lebih dulu membangun sumber daya manusia dan prasarana terkait keamanan siber. Dengan demikian, tak ada tumpang tindih.

“Dengan berjalannya BSSN, kini Indonesia sudah lengkap semua perangkat yang bertanggung jawab di wilayah siber. Kita tunggu semoga semua bisa berjalan baik, sekaligus menjadi pengayom masyarakat di wilayah siber,” pungkasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, keamanan siber menjadi agenda utama sejumlah negara, termasuk soal intelijen. Salah satu yang dikenal cukup aktif untuk mengantisipasi persoalan keamanan siber di bidang intelijen adalah Amerika Serikat (AS).

Negeri Paman Sam itu bahkan memiliki sejumlah badan khusus untuk mengurus masalah keamanan siber. Terbaru, ada agensi bentukan Presiden AS ke-44 Barack Obama yang diberi nama Cyber Threat Intelligence Integration Center pada 2015.

Menurut Homeland Security and Counterterrorism Adviser Presiden Barack Obama, Lisa Monaco, agensi ini bertugas untuk mengumpulkan dan menyebarkan data seputar kebocoran siber yang terus terjadi. Nantinya, data tersebut akan diserahkan pada agensi keamanan terkait.

“Untuk saat ini, tak ada entitas pemerintah yang bertanggung jawab untuk menilai sebuah ancaman siber yang lebih terkoordinasi dan mampu berbagi informasi dengan cepat,” ujarnya saat mengumumkan badan anyar tersebut sebagaimana dikutip dari Reuters.

Kendati demikian, tak sedikit pihak yang mempertanyakan keputusan pemerintah Barack Obama kala itu, mengingat sudah ada beberapa badan yang memiliki tugas serupa.

Sekadar informasi, tanggung jawab untuk keamanan siber di Amerika Serikat berada di beberapa badan, seperti National Security Agent, Departement of Homeland Security, FBI, dan Cyber Command tentara AS.

Tak hanya Amerika Serikat, negara tetangga, seperti Singapura sebenarnya juga telah memiliki badan keamanan siber. Negara itu memiliki Cyber Security Agency (CSA) yang dibentuk pada April 2015.

CSA merupakan badan nasional yang bertugas memantau soal strategi, operasi, pendidikan, termasuk pengembangan ekosistem keamanan siber. Badan ini menjadi bagian dari kantor Perdana Menteri dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi negara tersebut.

Sementara untuk kebutuhan data intelijen, Singapura memiliki badan tersendiri yang diberi nama Security and Intelligence Division (SID). Badan ini dipimpin oleh seorang direktur dan melapor langsung ke Perdana Menteri. Pratama mengatakan pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah saat ini adalah melihat sedalam apa negara bisa mengedukasi masyarakat terkait ancaman keamanan siber.

“Tanpa keterlibatan dan kesadaran masyarakat, sulit menciptakan keamanan siber yang kuat dan paripurna,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Sementara menurut Donny Koesmandarin, Territory Channel Manager Kaspersky Indonesia, menuturkan kesadaran masyarakat sangat penting untuk menjaga keamanan data mereka agar tidak mudah diretas pihak tak bertanggung jawab.

“Antisipasi pertama yang paling signifikan dan paling tepat adalah kita harus mempersiapkan backup. Yang diserang itu kan data, backup menjadi poin kunci yang sampai saat ini menjadi langkah terbaik. Kita bisa antisipasi (hal ini) tapi tidak semua (data) bisa terdeteksi,” ujar Donny.

Yang kedua, antisipasi yang harus dilakukan adalah patching sistem operasi dan aplikasi pihak ketiga dan ekosistem pendukungnya.

“Semua harus di-patch karena banyak yang memanfaatkan celah keamanan dari sistem operasi dan pihak ketiga. Contohnya, banyak malware yang menginfeksi dokumen PDF karena aplikasinya tidak diperbarui,” lanjutnya.

Dan yang paling penting, antisipasi berikutnya adalah mengedukasi ke pengguna awam itu sendiri.

Mirisnya, kebanyakan pengguna awam tidak tahu ciri-ciri komputer yang terkena malware atau ransomware. Jadi, Donny menyarankan sebaiknya pengguna harus mempersiapkan proteksi berupa antivirus yang teknologinya terpercaya.

Dalam poin ini, BSSN diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan untuk mengedukasi terkait antisipasi yang harus dilakukan.

“Ransomware akan secara masif menginfeksi smartphone Android dan iOS. Dari bocoran Wikileaks, malware semacam ini memang sudah dikembangkan oleh CIA sehingga negara sudah sepatutnya waspada,” kata Donny menjelaskan.

Selain itu, ancaman serangan pada individu diperkirakan meningkat tajam. Hal ini menyusul pesatnya perkembangan teknologi, seperti Internet of Things (IoT). Semua perkembangan teknologi wajib diikuti dengan peningkatan keamanan siber di semua aspek.

Sumber: Liputan6.com

Scroll to top